Gugat Menkeu, Bambang Trihatmodjo Gandeng Bekas Pimpinan KPK

Gugat Menkeu, Bambang Trihatmodjo Gandeng Bekas Pimpinan KPK

VIVA   –  Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas membenarkan menjadi tim advokat putra mantan Presiden Soeharto, Jelas Trihatmodjo dalam menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Bambang menggugat ke Pengadilan Manajemen Negara (PTUN) atas keputusan Sri Mulyani yang meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang pencegahannya bepergian ke asing negeri dalam rangka pengurusan tagihan negara.

“Betul (jadi tim pengacara) menggugat pemerintah cq Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani karena Bambang Triatmodjo itu diberi keputusan oleh Menteri tersebut untuk dicekal paspornya dicekal ke asing negeri, ” kata Busyro masa dikonfirmasi awak media, Sabtu, 26 September 2020.

Baca juga:   Setneg Ungkap Kronologi Utang Bambang Trihatmodjo hingga Dicekal

Busyro menuturkan alasannya bersedia menjadi awak pengacara Bambang. Sebagai seorang advokat sejak 1981, Busyro mengaku tersekat dengan prinsip justice for all , equality before the law dan presumption of innocent . Apalagi, katanya, gugatan yang dilayangkan Bambang tidak kasus korupsi atau pelanggaran HAM.

“Setelah kami pelajari, kasus ini tidak kategori dugaan korupsi atau korupsi sama sekali tidak ada, selalu bukan kasus misalnya pelanggaran HAM itu juga tidak ada sesuai sekali, kan enggak mungkin pelanggaran HAM perorangan, jadi yang sahih bukan kasus korupsi, ” kata pendahuluan Busyro.

Selain tersebut, kata Busyro, gugatan yang dilayangkan Bambang merupakan persoalan lama. Masalah yang tidak pernah dipermasalahkan dalam pemerintahan sebelumnya, atau pemerintahan sesudah Soeharto.

“Di era-era presiden  sebelumnya tidak pernah diangkat dipermasalahkan, sejak Presiden Megawati, Gusdur, SBY, Habibie, dipermasalahkan baru kemarin itu, “ujarnya.

Meski demikian, Busyro belum bersedia merinci langkah-langkah yang akan dilakukannya pada persidangan. Dia meminta semua bagian untuk bersabar sampai kasus tersebut disidangkan.

“Biar nanti di pengadilan saja dibuka. Biar teman-teman pers bisa mengedukasi bangsa, ” ujarnya.