Jaksa Pinangki Keberatan Didakwa Terima Suap dari Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Keberatan Didakwa Terima Suap dari Djoko Tjandra

VIVA   –  Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan & Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan, Pinangki Pupus Malasari keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pinangki keberatan didakwa terima kekayaan sebesar 500 ribu Dollar Amerika Serikat (AS) dari Djoko Tjandra.

Baca:   Jaksa Pinangki Didakwa Terima Suap US$500 Ribu dari Djoko Tjandra

Melalui awak penasihat hukum, Aldres Napitupulu membuktikan, Pinangki akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU. Tim penasihat hukum  lantas minta waktu satu minggu untuk menyusun surat eksepsi tersebut.

“Mohon waktu satu minggu buat mengajukan keberatan terdakwa, ” sirih Aldres di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 23 September 2020.

Aldres menuturkan, dalam perkara kesatu, kliennya dituding menerima pengakuan sejumlah uang dari Djoko Tjandra. Namun, pada dakwaan ketiga disebut bermufakat jahat untuk memberikan kekayaan kepada pihak lain dengan jumlah yang sama.

“Ini menurut kami cukup ajaib, ketika terdakwa dituduh sebagai penyambut, tapi dituduh juga sebagai pemberi. Itu yang akan menjadi lupa satu point keberatan kami, ” sekapur Aldres.

Diketahui, pada dakwaan JPU, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai US$ 500 ribu dari US$1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra selaku terpidana kasus korupsi pengalihan benar tagih (cessie) Bank Bali.

“Telah menerima pemberian kekayaan atau janji berupa uang sejumlah US$500 ribu dari sebesar US$1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee secara maksud supaya pegawai negeri ataupun penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, ” kata jaksa membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 23 September 2020.

Dalam dakwaan, uang suap tersebut diterima Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana tangsi yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi. Sehingga, Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani azab pidana.

Untuk mengurus itu semua, awalnya Pinangki bertemu dengan Anita Kolopaking yang dikenal dengan jelas sebagai advokat.