KPK Ingatkan Pemprov Tak Gunakan Dana Bansos untuk Pilkada

KPK Ingatkan Pemprov Tak Gunakan Dana Bansos untuk Pilkada

VIVA   – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengultimatum para kepala daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan pilkada.

KPK menyatakan akan terus memonitor dana-dana bansos  di kondisi pandemi  COVID-19, terutama daerah-daerah yang menggelar pilkada 2020, termasuk di NTB.

Terlebih pilkada yang diikuti petahana. Lembaga antirasuah itu pun memastikan akan menjerat siapa pun kepala daerah yang melakukan praktik culas tersebut.

“Kami ingatkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan, ” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa, 3 November 2020.

Alex menuturkan, sejauh ini temuan pihaknya masih kerap terjadi sejumlah kepala daerah yang menggunakan dana bansos untuk kepentingan pilkada. Itu sebabnya, dalam masa pandemi ini, KPK bakal maksimal memantau dengan menggandeng stakeholders lainnya misalnya Bawaslu dan KPU.

“Untuk menyalurkan bansos tapi ditebengi calon-calon dari petahana. Ada beberapa kejadian kan seperti yang diketahui kan ada yang ditempeli identitas dari kepala daerah dan petahana dan itu juga salah satu bentuk penyimpangannya. Hal itu yang kami ingatkan secara terus menerus kepada calon kepala daerah yg dari petahana supaya tidak menggunakan anggaran daerah APBD dalam hal ini bansos untuk pencegahan diri, semacam itu, ” ujarnya.

Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa bantuan sosial dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yg dilakukan pemerintah daerah  jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik petahana di dalam pemilihan kepala daerah. Jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bantuan.  

“Masalah bansos tadi, itu memang jadi salah satu dari tiga pekerjaan yang tidak terlepas dari penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 ini adalah satu masalah kesehatan, mencegah penularan, perawatan dan examining dan lain-lain. Yg kedua adalah pemberian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak. Yg ketiga adalah menjaga agar ekonomi tetap bisa berjalan, tiga itu. Jadi ini ada pilkada, seandainya saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain” kata Mendagri.

Misalnya, dalam paket bansos itu, kata Mendagri, jangan wujud nama atau foto bupati atau wali kota. Bansos itu sendiri tidak mungkin disetop. Sebab itu  dibutuhkan masyarakat yang terdampak oleh COVID-19.

“Sebetulnya juga bisa kontestan lain yang nonpetahana, dia juga bisa mencari celah sebetulnya. Ada orang yang bukan terima cara pembagiannya, tidak rata, itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negatif campaign , mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekspos  kekuatan sendiri, tapi tidak merupakan sesuatu yang scam atau sesuatu yg bohong, ” tuturnya. (ase)

Baca juga:   Pilkada 2020, Pelanggaran Netralitas ASN di NTB Tertinggi