Omnibus Law Jadi UU, Dahlan Iskan: Ini Pemerintahan Paling Kuat

Omnibus Law Jadi UU, Dahlan Iskan: Ini Pemerintahan Paling Kuat

VIVA   –  Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menilai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Membikin Kerja menjadi Undang-Undang oleh Sidang Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senin kemarin, 5 Oktober 2020, mengindikasikan pemerintahan di era Jokowi paling kuat selama 22 tahun terakhir.

“Saya tercengang pada semangatnya-pemerintah dan DPR. Dibanding segi politik, inilah pemerintahan yang paling kuat selama 22 tahun terakhir, ” kata Dahlan dalam sebuah artikel yang berjudul ‘Menundukkan Pemerintah’ yang dikutip VIVA di website pribadinya, disway. id, Selasa, 6 Oktober 2020.

“Pemerintah sekarang lebih kuat dari periode Presiden Gus Dur, Megawati, SBY, apalagi BJ Habibie, ” imbuhnya.

Menyuarakan:   14 Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja yang Bikin Buruh Waswas

Menurut Dahlan, Habibie memang bisa menguatkan Rupiah dari semula Rp17. 000 menjadi Rp8. 000, hanya di waktu dua tahun. “Tapi pemerintahannya hanya seumur jagung, ” katanya.

Gus Dur serta Megawati  memiliki basis pendukung yang kuat. Megawati yang merupakan ananda proklamator punya basis pendukung dengan ideologis dan biologis dari Soekarno, toh nyatanya kalah di pilpres. Gus Dur pun begitu. Mempunyai basis kultural yang kuat pada NU tapi hanya bertahan setengah periode.

SBY, kata  Dahlan, agak berbeda. Meskipun melewati krisis tsunami & keuangan 2008, kekuatan dukungan pada SBY membuatnya bisa melenggang menjelma presiden dua periode.

“Tapi dukungan politik di DPR tidak sekuat pemerintah sekarang. Periode itu PDI Perjuangan oposisi langsung. PKS main petak umpet Akan tetapi SBY pandai bermain di kurun arus-arus politik. Sekarang hanya PKS yang oposisi frontal. Tapi kekuatannya kursinya kecil sekali, ” perkataan Dahlan.

Praktis sekarang ini, kata Dahlan, DPR menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah. Berangkat dari revisi UU KPK, UNDANG-UNDANG COVID-19, dan terakhir Omnibus Law. “Semua begitu mulusnya lolos dalam DPR, ” ungkapnya.

Belum lagi soal praktik-praktik sehari-hari pengelolaan negara. Ia melihat relasi antara pemerintah dan DPR segenap berjalan mulus. “Begitu enak menjadi menteri-menteri sekarang ini. Tidak harus menghadapi sikap DPR yang betul garang, ” kata Dahlan.

“Saya begitu kagum dengan kekuatan pemerintah sekarang. Juga pada semangat melakukan pembaharuan: Inikah revolusi mental yang dimaksud? ” ungkapnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat pengesahan RUU Cipta Kerja

Foto:   Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Era Ketidaksinkronan Kaidah Berakhir

Sebagai mantan Menteri BUMN yang juga seorang pengusaha, Dahlan menganggap UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yang baru disahkan DPR ini secara teori mencatat berakhirnya era ketidaksingkronan aturan dalam republik ini.

Khayalkan, ada 79 UU yang kacau ditinjau ulang dan dirangkum hanya dalam satu UU. Ada 11 klaster dan 1. 244 pasal dalam UU Cipta Kerja ataupun yang sering disebut Omnibus Law.

Ketidaksingkronan aturan itu memang sudah lama menjadi kasus. Seolah hanya jadi wacana nasional tahunan yang tak kunjung jadi. Nah, pemerintahan Jokowi ini berusaha menyelesaikan ketidaksingkronan itu, dengan menggabungkannya menjadi satu, UU Cipta Kerja.  

“Tempulu DPR-nya tidak rewel. Tempulu DPR lagi baik-baik kepada pemerintah. Tapi tenaga kerja pasti akan berontak dengan lahirnya UU Cipta Kerja itu, ” ujarnya.

Menurut Dahlan, sejak awal pun sudah diketahui bahwa tenaga kerjalah dengan akan terdampak langsung UU tersebut. Judulnya juga sudah dipilih secara yang paling bersahabat dengan perasaan tenaga kerja. UU Cipta Kerja. “Dikira dengan judul itu gaya kerja akan manggut-manggut dan berdecak kagum, ” katanya.

Harus diakui, semua pengusaha dasar mengeluhkan UU Tenaga Kerja yang lama, yang dilahirkan pada kala Presiden Megawati Soekarnoputri. Bagaimana misalnya ada seorang karyawan yang mengembat dipecat tapi harus mendapat pesangon.

Nah, di UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini bukan hanya ketentuan lama itu yang dihapus, tapi juga upah minimum terlanjur pribadi, karyawan kontrak, outsourcing serta banyak lagi.  

“Dasar pemikirannya jelas: Semua ketentuan lama itu tidak membuat pekerja kita punya daya saing. Tersisih produktif. Produktivitas satu buruh pada Tiongkok disamakan dengan empat atau delapan buruh di sini, ” ujar Dahlan.

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini tidak cuma soal tenaga kerja. Yang tidak kalah penting adalah klaster tentang izin usaha. Menurutnya, dasar aliran UU ini sangat modern. Sebab tidak semua jenis usaha perlu izin. Semua berdasarkan tingkat risikonya.

Dengan kata lain, usaha yang tingkat risikonya sedikit tidak perlu izin, hanya cukup pendaftaran. Sedangkan yang memiliki efek tinggi, lingkungan, kecelakaan kerja dan lainnya maka perlu izin. “Ini hebat sekali, ” ucapnya. Cakap kuncinya adalah penyederhanaan izin usaha.  

Pada keputusannya, lanjut Dahlan, pemerintah saat itu sudah mampu ‘menundukkan’ DPR. Saat ini tinggal menunggu kiat pemerintah buat mengendalikan pergolakan buruh. Dan, lebih jauh lagi, mungkinkah pemerintah bisa ‘mengalahkan dirinya sendiri’.
 
“Bukankah semangat aparat buat mencari uang dan objekan daripada perizinan selama ini melebihi mematikan laten komunis… Semua itu ialah bagian dari pemerintah yang kudu ditundukkan pemerintah sendiri, ” tutupnya. (ase)