Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5, 5% pada 2021, Ini Amunisi Pemerintah

Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5, 5% pada 2021, Ini Amunisi Pemerintah

VIVA   –  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku optimistis kalau pertumbuhan ekonomi nasional pada  2021 akan mampu mencapai kisaran 4, 5 persen sampai 5, 5 persen.

Hal itu diutarakannya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021, bertajuk ‘Meraih Peluang Perbaikan Ekonomi 2021’ yang digelar sebab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Pemerintah optimis perekonomian nasional di tahun depan akan muncul 4, 5 persen sampai 5, 5 persen, ” kata Airlangga dalam telekonferensi, Selasa 22 Desember 2020.

Baca juga :   Kaleidoskop 2020: Ujian Ekonomi Nusantara

Namun, Airlangga menetapkan bahwa upaya-upaya tersebut akan menjadi lebih bisa dilaksanakan, apabila sokongan para stakeholder melalui koordinasi dan sinergi juga bisa terus dipertahankan.  

Dia juga menjelaskan, pemerintah telah memiliki amunisi  yang penuh guna mencapai target itu. Antara lain adalah melanjutkan sokongan program PEN, antara lain meniti bantuan perlindungan sosial Rp372, 3 triliun yang disiapkan untuk melanjutkan enam program di dalamnya.

Selain tersebut, Omnibus Law Cipta Kerja yang disusun melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga akan dijadikan sebagai momentum untuk merestrukturisasi sebanyak regulasi.   Kebijakan itu menjadi tools   untuk melakukan upaya reformasi birokrasi.

Airlangga mengatakan, UU Cipta Kerja ini juga telah diapresiasi oleh berbagai lembaga internasional, seperti misalnya World Bank dan Fitch. Dia optimistis, UU Menjadikan Kerja ini akan mampu mendorong 64, 13 juta UMKM dengan selama ini menjadi sektor informal untuk masuk ke sektor sahih.

“Di mana UMKM akan diberikan kemudahan, baik sebab jaminan produk halal maupun terkait pemindahan UMKM secara digital, ” ujar Airlangga.

Kesenangan lainnya bagi UMKM di UU Cipta Kerja itu antara lain melalui kemudahan membentuk PT, dengan hanya cukup didirikan oleh mulia orang dan modal tidak dibatasi Rp50 juta.

Pokok, sebelumnya UU tentang pembentukan PT membatasi modal minimal Rp50 juta, sehingga banyak usaha kecil menengah tidak bisa membuat PT & tidak bisa menjadi sektor sahih.

Selain itu, sendat Airlangga, di dalam UU Membikin Kerja juga terdapat keberpihakan kepada UMKM.   Sehingga di fasilitas terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun KA, diharapkan juga melakukan keberpihakan terhadap para pelaku UMKM tersebut sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

Kemudian, pemerintah juga memajukan diselesaikannya daftar prioritas investasi serta SWF. Di mana, pemerintah memberi kepastian yang pada prinsipnya membuka kesempatan pada berbagai bidang, melainkan yang sebelumnya telah dinyatakan tertutup oleh undang-undang.

“Untuk SWF, dua PP yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden dan komitmen yang diberikan berbagai negara serupa Jepang, DFC maupun dari GANDAR, base effort sebesar US$2 billion dan JBIC US$4 billion. Jadi sedikitnya US$6 billion sudah menjadi simpanan ditambah dengan yang ditentukan sebab pemerintah, ” ujarnya. (art)